Korupsi sering kali dipandang sebagai masalah besar di Indonesia, namun akarnya dapat ditemukan dari kebiasaan dan budaya yang terbentuk sejak dini, salah satunya di lingkungan sekolah. Sekolah, sebagai miniatur negara dan tempat pembentukan karakter, memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga sekolah: guru, karyawan, orang tua, dan terutama siswa.

1. Peran Guru dan Karyawan: Keteladanan dan Transparansi

Guru dan karyawan adalah pilar utama yang berinteraksi langsung dengan siswa dan mengelola operasional sekolah. Tindakan mereka adalah contoh nyata bagi para murid.

Keteladanan Integritas: Guru harus konsisten menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan adil. Misalnya, tidak memanipulasi nilai, tepat waktu dalam mengajar, dan menggunakan fasilitas sekolah sesuai peruntukannya.

Transparansi Administrasi: Karyawan sekolah wajib menerapkan transparansi penuh, terutama dalam pengelolaan keuangan (misalnya, dana BOS, iuran, atau pembelian inventaris). Setiap kebijakan keuangan harus jelas dan dapat diakses oleh komite sekolah dan orang tua.

Tolak Gratifikasi dan Pungli: Guru dan karyawan harus tegas menolak segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi objektivitas atau layanan mereka (gratifikasi) dan tidak memungut biaya di luar ketentuan resmi (pungutan liar/pungli).

2. Peran Orang Tua: Pengawasan dan Penanaman Nilai di Rumah

Pendidikan antikorupsi dimulai dari rumah. Orang tua adalah mitra strategis sekolah dalam membentuk karakter anak.

Ajarkan Kejujuran Sehari-hari: Orang tua harus mencontohkan kejujuran dalam hal sekecil apa pun, misalnya mengakui kesalahan, menepati janji, atau membayar pajak tepat waktu.

Awasi Keuangan Sekolah: Aktif berpartisipasi dalam komite sekolah dan meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, terutama iuran yang dibebankan kepada siswa. Pengawasan orang tua adalah kontrol sosial yang efektif.

Dukung Aturan Sekolah: Jangan pernah mendorong anak untuk melakukan kecurangan, seperti memberikan uang pelicin agar anak mendapat perlakuan istimewa, atau bahkan membantu anak menyontek.

3. Peran Siswa: Pelaku Utama Perubahan

Siswa adalah target utama dari pendidikan antikorupsi. Mereka harus menjadi agen perubahan, bukan penerus budaya korupsi.

Berani Jujur: Siswa harus berani mengatakan "TIDAK" pada kecurangan, sekecil apa pun bentuknya: tidak menyontek saat ujian, tidak memanipulasi absensi teman, dan tidak menjiplak tugas.

Bertanggung Jawab: Menyelesaikan tugas dan kewajiban pribadi dengan usaha sendiri. Menghargai proses lebih dari hasil.

Peduli dan Melaporkan: Siswa perlu diajari untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika melihat praktik yang tidak jujur atau melanggar aturan, mereka harus berani melaporkannya melalui jalur yang aman (misalnya, kotak saran atau kepada guru BK/OSIS).

Pencegahan Korupsi: Komitmen Kolektif

Pencegahan korupsi bukanlah program musiman, melainkan budaya yang harus dibangun dan dipelihara. Ketika setiap guru menjalankan tugasnya dengan profesional, setiap karyawan mengelola dana dengan transparan, setiap orang tua mendukung dengan keteladanan, dan setiap siswa menjunjung tinggi kejujuran, maka sekolah kita akan menjadi benteng kokoh dalam melahirkan generasi yang berintegritas dan siap memimpin bangsa bebas dari korupsi.